KPK Turun Tangan Awasi Pokir DPRD Karawang, Usulan Tak Sesuai Aturan Bakal Dicoret

TITIKTEMU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian serius terhadap penataan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Karawang untuk Tahun Anggaran 2027.

KPK menegaskan, setiap usulan kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan administrasi maupun tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan tidak boleh dipaksakan masuk dalam penganggaran.

Penegasan tersebut disampaikan dalam konsultasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan KPK yang membahas hasil reviu serta penataan perencanaan anggaran Pokir DPRD 2027.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, didampingi Inspektur Daerah Karawang, Asip Suhendar, bersama sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membahas langkah pembenahan tata kelola usulan Pokir.

Konsultasi ini merupakan tindak lanjut dari perhatian dan pendampingan KPK terhadap proses perencanaan serta penganggaran Pokir di Kabupaten Karawang.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Inspektorat Daerah bersama OPD yang menerima usulan Pokir telah melakukan reviu, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh usulan kegiatan.

Pemeriksaan tersebut mencakup kelengkapan administrasi hingga kesesuaian antara kebutuhan yang diajukan dengan kondisi nyata di lapangan.

Dalam pembahasan itu, Plt. Direktur Penuntutan KPK, Joko Hermawan, mengingatkan bahwa pengelolaan Pokir harus dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya diperlukan pada tahap pengusulan kegiatan, tetapi juga harus mencakup proses pengadaan barang dan jasa hingga penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan guna mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.

Sementara itu, PIC Koordinator Supervisi Wilayah Jawa Barat KPK, Irawati, menegaskan bahwa tidak semua usulan Pokir otomatis dapat dimasukkan ke dalam APBD 2027.

Usulan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun tidak memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan kondisi faktual di lapangan harus dikeluarkan dari perencanaan anggaran.

“Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses pengajuan Pokir, baik secara administrasi maupun kondisi di lapangan, maka usulan tersebut tidak akan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2027,” tegas Irawati.

Penegasan KPK tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola anggaran daerah agar setiap program yang dibiayai melalui APBD benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat, memenuhi ketentuan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemkab Karawang pun didorong untuk memastikan seluruh tahapan perencanaan Pokir DPRD berjalan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan anggaran tahun mendatang.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.