TITIKTEMU – Beberapa Kades dan ASN terindikasi terlibat dalam kampanye bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang di Pilkada 2024.
Menyikapi persoalan ini, Ketua Bawaslu Karawang, Kusnadi menjelaskan tentang larangan Kades dan ASN yang terlibat langsung dalam politik praktis di Pilkada.
Dijelaskan Kusnadi, Kades sama sekali tidak boleh terlibat kampanye dalam hal bentuk apapun. Baik itu melalui status dan pesan di WhatsApp ataupun bentuk postingan di medsos.
“Karena Kades diatur dalam Undang-undang Desa,” tutur Kusnadi, saat Podcast di Titik Temu.
Sementara untuk ASN, sambung Kusnadi, boleh ikut (hadir) di kampanye, asal sifatnya pasif.
“Dalam artian boleh hadir di kampanye, tapi jangan sengaja juga jauh-jauh misalnya dari Pakisjaya datang ke Karawang Kota untuk hadir kampanye, ya gak begitu juga,” terangnya.
Karena yang disebut kampanye adalah citra diri seperti menyampaikan visi misi, nomor urut sampai lambang/simbol kampanye.
“Terkadang suka keceplosan ikut berteriak di kampanye. Makanya yang lebih aman untuk ASN, ya sudahlah gak perlu hadir,”
“Kalau mau hadir diem aja. Yang paling penting tidak ikut mengkampanyekan citra pasangan calon. Boleh hadir asal pasif. Tapi kalau Kades sama sekali tidak boleh hadir kampanye,” jelas Kusnadi.
Jika masyarakat menemukan Kades dan ASN terlibat kampanye, Bawaslu menghimbau agar jangan sungkan untuk melapor ke Bawaslu di tingkatan masing-masing.
” Di tingkat Desa ada PKD, di kecamatan ada Panwaacam, bila perlu lapor langsung ke Bawaslu Karawang. Tentunya dengan disertakan syarat formil dan materil, jangan asal lapor. Apalagi habis lapor langsung dicabur laporannya,” imbau Kusnadi.
“Makanya saya menghimbau kepada Kades untuk hati-hati,” tegasnya.
Disampaikan Kusnadi, meskipun pilihan politik adalah hak seseorang, tetapi untuk Kades dan ASN, ia menghimbau agar lebih berhati-hati.
“Untuk Kades cukup salurkanlah hak politik itu di 27 November di bilik suara. Saya menghimbau hati-hati ya!,” tandasnya.***
