TITIKTEMU – Pemkab Karawang bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, melaksanakan Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 (Triwulan III) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Senin (/22/9/25).
Bupati Karawang Aep Syaepuloh, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim BPK RI Jawa Barat, sekaligus berharap adanya arahan dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Ia juga menekankan pentingnya kebutuhan anggaran yang selaras dengan kepatuhan dan tata kelola keuangan daerah.
“Kami pastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tandas Bupati.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menegaskan bahwa pemeriksaan kepatuhan atas pengadaan barang dan jasa memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
“Alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa tentu perlu diperiksa. Outcome dan income yang dibutuhkan harus disesuaikan serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Eydu menjelaskan, belanja modal merupakan bagian dari pengadaan barang dan jasa, namun tidak semua belanja barang dan jasa masuk ke belanja modal.
Secara garis besar, ada tiga jenis belanja yang diawasi, yaitu belanja modal, belanja hibah, serta belanja barang dan jasa. Ia juga menekankan bahwa fokus pemeriksaan lebih kepada pelaksanaan dan pemilihan penyedia barang/jasa.
Dalam hal ini, inspektur daerah diharapkan mampu membantu Bupati dan Sekda agar lebih nyaman dalam mengelola serta mengawasi penggunaan APBD.
Melalui pemeriksaan ini, BPK berharap tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Karawang semakin transparan, akuntabel, dan sesuai aturan perundang-undangan.***
