TITIKTEMU — Polemik transparansi pokok pikiran (pokir) DPRD Karawang makin panas. Ketua Umum GHAMM Indonesia, Ikbal alias Ibey, angkat suara dengan nada tegas: anggaran pokir bukan uang pribadi, melainkan uang rakyat yang wajib dibuka seterang-terangnya.
Ibey menegaskan, setiap rupiah dalam pokir berasal dari pajak masyarakat. Karena itu, penggunaannya tidak boleh abu-abu, apalagi tertutup. Transparansi, kata dia, bukan sekadar etika, tapi kewajiban mutlak bagi penyelenggara pemerintahan.
“Jangan main-main dengan uang rakyat. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi juga soal tanggung jawab moral, bahkan sampai ke akhirat,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pokir rawan disalahgunakan jika tidak diawasi dengan ketat. Celah kepentingan pribadi maupun kelompok, menurutnya, harus ditutup rapat. Jika ada indikasi penyelewengan, konsekuensinya jelas: berhadapan dengan hukum.
“Kalau sampai ada penyimpangan, jangan kaget kalau proses hukum berjalan. Itu risiko yang harus ditanggung,” ujarnya lugas.
GHAMM Indonesia, lanjut Ibey, siap berada di garis depan mengawal kepentingan publik. Mereka mendorong keterbukaan penuh terkait pokir DPRD Karawang, mulai dari besaran anggaran, daftar program, hingga realisasi di lapangan.
Menurutnya, keterbukaan adalah kunci meredam kecurigaan publik yang selama ini kerap muncul. “Rakyat punya hak untuk tahu. Dari mana anggaran itu, dipakai untuk apa, dan hasilnya seperti apa. Transparansi itu bentuk penghormatan kepada rakyat,” pungkasnya tajam.***
