TITIKTEMU — Dugaan praktik “jatah preman” (japrem) yang menyeret oknum anggota DPRD Karawang mulai memanas. LSM BARAK Indonesia mengaku telah mengantongi bukti awal terkait dugaan aliran dana dari pihak perusahaan lewat perantara seseorang kepada oknum dewan dengan modus berkedok “biaya koordinasi”.
Ketua Umum BARAK Indonesia, H. D. Sutedjo, mengatakan pihaknya menemukan bukti berupa struk pengiriman uang bernilai jutaan rupiah yang diduga ditujukan untuk diteruskan kepada oknum anggota DPRD tersebut.
“Pemberian japrem dari perusahaan itu nilainya mencapai jutaan rupiah. Dalam struk pengiriman tertulis keterangan untuk diteruskan kepada oknum dewan terkait biaya koordinasi melalui seseorang berinisial AJ,” ujar Sutedjo.
Menurutnya, temuan tersebut masih dalam tahap pendalaman. Meski belum membuka identitas lengkap maupun afiliasi partai dari oknum yang dimaksud, BARAK Indonesia memastikan seluruh data tengah diverifikasi sebelum dipublikasikan secara terbuka.
Sutedjo menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka praktik itu berpotensi masuk dalam kategori pungutan liar hingga gratifikasi yang bertentangan dengan fungsi, etika, dan integritas sebagai wakil rakyat.
“Ini bukan persoalan sepele. Kalau benar terjadi, ini merupakan penyimpangan serius yang mencoreng marwah lembaga legislatif,” tegasnya.
Ia juga mengungkap adanya indikasi aliran dana tersebut tidak terjadi hanya satu kali, melainkan diduga berlangsung secara berkala. Namun demikian, pihaknya masih terus melakukan investigasi guna memastikan validitas dan kekuatan alat bukti.
“Ada dugaan penerimaan dilakukan rutin setiap bulan. Tapi kami tidak ingin gegabah. Semua harus berbasis data dan bukti yang kuat,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, BARAK Indonesia berencana membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum (APH) serta melaporkannya ke Badan Kehormatan DPRD Karawang untuk dilakukan pemeriksaan etik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Karawang maupun pihak yang diduga terlibat. Kasus ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik dan memicu sorotan luas dalam waktu dekat.***
