TITIKTEMU – Dugaan praktik pengondisian penyedia hingga jual beli paket pekerjaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Karawang resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Karawang.
Ghazali Center Indonesia (GCI) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Rabu (11/11/2026), sekitar pukul 11.20 WIB, untuk menyampaikan laporan pengaduan (Lapdu) terkait dugaan tersebut.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari audiensi GCI dengan DPKPP Karawang pada Selasa (3/11/2026). Dalam audiensi tersebut, GCI diterima Sekretaris DPKPP, Angga Satria Atmaja, lantaran tidak berhasil menemui Kepala Dinas maupun PPK.
Direktur GCI, Lili Gojali, sebelumnya mempertanyakan mekanisme pengelolaan paket pekerjaan Pokir, khususnya terkait kewenangan pejabat, penentuan penyedia, hingga pelaksanaan proyek.
GCI menduga terdapat indikasi pengondisian penyedia dan transaksi paket pekerjaan yang perlu ditelusuri secara serius.
Sementara itu, pengurus GCI, Apriyona, ST, menegaskan bahwa anggaran Pokir merupakan uang publik yang harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin semuanya terang. Mulai dari perencanaan, penentuan lokasi, proses pengadaan, siapa penyedianya, nilai kontrak, sampai realisasi pekerjaan. Jangan sampai anggaran untuk kepentingan masyarakat justru menjadi ladang transaksi,” tegasnya.
GCI meminta Kejaksaan Negeri Karawang menindaklanjuti laporan tersebut dengan menelusuri proses pengadaan dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan paket Pokir DPKPP.***
