TITIKTEMU – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika melayangkan pengaduan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat terkait dugaan penyebaran isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta pernyataan yang dinilai berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat Kabupaten Karawang.
Pengaduan tersebut tertuang dalam surat bernomor 037/LBH-AM/XI/2026 tertanggal November 2026 yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Barat.
Dalam dokumen pengaduannya, LBH Arya Mandalika menguraikan sejumlah peristiwa yang mencuat pada 2024.
Salah satunya laporan pada 4 Agustus 2024 yang melibatkan 24 organisasi masyarakat (ormas), LSM, dan organisasi kepemudaan (OKP) terkait dugaan penyebaran isu SARA dan provokasi melalui media sosial TikTok dengan narasi “banjir darah” yang dikaitkan dengan H. Toha.
Selanjutnya, pada 5 Oktober 2024, H. Toha kembali dilaporkan melalui laporan polisi bernomor LP/B/1273/K/X/2024/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT terkait dugaan tindak pidana tertentu.
LBH Arya Mandalika juga menyoroti polemik penolakan terhadap seorang tokoh agama yang sebelumnya menyampaikan ceramah di Masjid Agung Karawang. Lembaga tersebut menilai perbedaan pandangan dan aspirasi semestinya disikapi secara bijaksana melalui mekanisme yang sesuai aturan.
Selain itu, LBH Arya mandalika turut menyinggung dugaan pernyataan provokatif dan ujaran kebencian yang dikaitkan dengan Haji Toha atau H. Muhamad Toha Sugiarto.
Presiden Direktur LBH Arya mandalika, Hendra Supriatna menegaskan, pengaduan tersebut merupakan upaya mendorong penegakan hukum sekaligus menjaga kondusivitas masyarakat Karawang.
“Kami tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik yang lebih luas di tengah masyarakat. Dugaan penyebaran isu SARA maupun pernyataan yang berpotensi memprovokasi harus disikapi secara serius. Namun, semuanya tetap harus diproses berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial.
“Karawang adalah rumah kita bersama. Karena itu, kami meminta semua pihak menahan diri dan menyerahkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum. Biarkan proses hukum berjalan secara objektif dan profesional,” ujar Hendra.
LBH Aryamandalika berharap Polda Jawa Barat dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.***
