TITIKTEMU – Dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang perempuan asal Kabupaten Karawang berinisial M.A.A. menyeret nama seorang mahasiswa aktif Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) berinisial F.S.P. Kasus tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Polres Cimahi pada 4 November 2026.
Kuasa hukum korban, Tri Prasetio Putra Mumpuni, mendesak kepolisian agar segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi. Ia juga meminta pihak UNJANI melakukan penelusuran internal karena terlapor diketahui merupakan mahasiswa aktif angkatan 2025 Fakultas Manajemen Bisnis.
Berdasarkan laporan kepolisian, dugaan penganiayaan terjadi pada 4 November 2026 sekitar pukul 12.00 WIB di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.
Dalam keterangannya, korban mengaku mengalami sejumlah tindakan kekerasan fisik, mulai dari penamparan, pencengkeraman, dorongan, hingga penarikan rambut. Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami memar di sekitar mata kiri serta keluhan fisik lainnya.
Korban melaporkan dugaan tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Tri mengungkapkan, korban juga menyampaikan bahwa dugaan tindakan kekerasan serupa disebut telah dialaminya sekitar lima kali. Namun, korban mengaku selama ini memilih diam karena merasa takut terhadap latar belakang ekonomi dan relasi keluarga terlapor.
“Jangan sampai ada seseorang yang merasa bisa bertindak semena-mena karena memiliki kekuatan ekonomi, status sosial, ataupun relasi keluarga. Kalau dugaan perbuatannya terbukti, harus ada konsekuensi hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun,” tegas Tri.
Ia juga meminta UNJANI tidak bersikap pasif dan menjalankan mekanisme pemeriksaan internal apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan maupun kode etik kampus.
Menurutnya, institusi pendidikan tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan akademik, tetapi juga membentuk karakter, integritas, dan tanggung jawab moral mahasiswa.
Di sisi lain, Tri mendesak Polres Cimahi mendalami keterangan korban, memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, serta menelusuri dugaan kejadian sebelumnya sesuai prosedur hukum.
“Kami tidak meminta hukum berpihak kepada korban tanpa pembuktian. Kami meminta hukum bekerja secara adil, tanpa diskriminasi, dan tanpa intervensi. Korban juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama,” ujarnya.
Tri menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum tersebut hingga memperoleh kepastian hukum. Ia juga meminta agar korban terbebas dari segala bentuk intimidasi maupun tekanan selama proses penanganan perkara berlangsung.***
