TITIKTEMU – Kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Karawang menghadapi tekanan serius. Dalam tiga tahun terakhir, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengalami penyusutan. Bahkan, pada 2027 mendatang, nilainya diproyeksikan berkurang hampir Rp1 triliun dibandingkan realisasi anggaran 2025.
Berdasarkan data APBD 2025, APBD 2026, serta pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2027, pendapatan transfer Kabupaten Karawang tercatat sebesar Rp3,617 triliun pada 2025. Jumlah tersebut merosot menjadi Rp2,834 triliun pada 2026 dan kembali diproyeksikan turun menjadi Rp2,670 triliun pada 2027.
Jika dibandingkan dengan 2025, penurunan tersebut mencapai sekitar Rp946,806 miliar atau 26,17 persen.
Penyusutan sumber pendapatan ini menjadi tantangan bagi Pemkab Karawang. Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, pemerintah daerah justru harus mengelola anggaran dengan ruang fiskal yang semakin sempit.
Situasi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penataan ulang belanja. Sejumlah pengeluaran perangkat daerah yang dinilai masih dapat ditekan mulai menjadi sasaran efisiensi dalam penyusunan RAPBD 2027.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, mengakui penurunan pendapatan transfer berdampak langsung terhadap kapasitas keuangan daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Penurunan pendapatan transfer tentu memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Karena itu, kita harus semakin cermat dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap belanja benar-benar memiliki urgensi serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Aang.
Sebagai respons atas tekanan fiskal tersebut, Pemkab Karawang menerapkan kebijakan efisiensi melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6000 Tahun 2026 tentang Pagu Efisiensi per SKPD.
Melalui kebijakan itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditargetkan melakukan penghematan anggaran sebesar 15 persen. Perhitungan tersebut dilakukan setelah memperhitungkan belanja wajib dan mengikat, belanja yang telah ditentukan peruntukannya atau earmarked, serta belanja prioritas untuk mendukung pencapaian RPJMD.
Pemangkasan menyasar sejumlah pos pengeluaran. Di antaranya pengurangan belanja perangkat daerah sebesar 15 persen, pemangkasan perjalanan dinas hingga 20 persen, penyesuaian standar satuan harga biaya makan dan minum, serta penghapusan belanja perangkat komputer dan sejumlah kebutuhan operasional lainnya.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penyusutan pendapatan transfer tidak hanya menjadi persoalan angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga berdampak pada pola belanja dan pelaksanaan program di lingkungan pemerintahan daerah.
Meski demikian, Aang menegaskan efisiensi tidak dimaksudkan untuk mengorbankan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, tetap berupaya menjaga pembiayaan sektor pelayanan dasar dan program pembangunan prioritas.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, Pemkab Karawang tetap berkomitmen dan konsisten memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan program-program prioritas daerah,” katanya.***





