TITIKTEMU – Reformasi 1998 menjadi momentum besar bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Saat itu, demokrasi diyakini sebagai jalan keluar untuk mengakhiri praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang selama bertahun-tahun melekat pada pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Tumbangnya Soeharto kala itu dianggap sebagai pintu masuk menuju kehidupan bernegara yang lebih demokratis. Masyarakat berharap, dengan terbukanya ruang kebebasan berpendapat, pengawasan terhadap pemerintah, serta keterlibatan rakyat dalam menentukan arah kebijakan, praktik KKN dapat diberantas.
Dalam pandangan yang berkembang saat itu, pejabat korup merupakan sumber kerusakan negara, sementara rakyat ditempatkan sebagai korban dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Narasi tersebut tidak hanya berkembang di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi diskursus di lingkungan akademisi, aktivis, hingga para praktisi hukum dan demokrasi.
Rakyat dianggap sebagai pihak yang harus diselamatkan dari perilaku penguasa yang korup. Sebaliknya, pejabat dipandang sebagai aktor utama yang menyebabkan rusaknya tata kelola pemerintahan.
Namun, perjalanan reformasi memperlihatkan persoalan yang jauh lebih kompleks. Pergantian rezim ternyata tidak serta-merta menghilangkan praktik KKN. Demokrasi yang semula diharapkan menjadi instrumen pengawasan kekuasaan justru menghadapi tantangan baru, termasuk munculnya praktik korupsi dalam berbagai ruang kekuasaan.
Ironisnya, sebagian pihak yang dahulu lantang mengkritik korupsi dan kolusi justru dinilai ikut terjebak dalam praktik perebutan kekuasaan dan kepentingan. Jabatan strategis, proyek pemerintah, hingga akses terhadap sumber daya negara kerap menjadi bagian dari persoalan yang terus berulang.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah korupsi hanya persoalan pejabat, atau justru telah berkembang menjadi persoalan budaya politik yang melibatkan masyarakat secara lebih luas?
Salah satu fenomena yang memperlihatkan persoalan itu adalah praktik politik uang dalam setiap kontestasi pemilu. Istilah money politics seolah telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari pesta demokrasi di Indonesia.
Ungkapan no money, no vote atau tidak ada uang, tidak ada suara, menjadi gambaran kritik terhadap perilaku politik transaksional. Dalam situasi tertentu, pilihan politik tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh visi, misi, kapasitas, maupun integritas calon pemimpin, tetapi justru dipengaruhi oleh besaran uang yang diberikan.
Bahkan, muncul anggapan bahwa calon yang memberikan lebih banyak uang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan. Akibatnya, politik uang tidak lagi dipandang semata-mata sebagai strategi sebagian kandidat untuk memenangkan suara, tetapi juga sebagai praktik transaksional yang dalam kritik penulis telah berkembang menjadi tuntutan sebagian pemilih.
Istilah seperti serangan fajar, uang bensin, uang cendol, hingga pembagian sembako menjelang pemungutan suara menjadi fenomena yang terus mewarnai kontestasi politik. Praktik yang seharusnya bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sehat justru kerap dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.
Lebih memprihatinkan lagi, masyarakat yang berani mengungkap atau melaporkan dugaan politik uang terkadang justru menghadapi tekanan sosial. Mereka berisiko dikucilkan, dijauhi, bahkan dianggap mengganggu kepentingan kelompok tertentu.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan demokrasi tidak cukup hanya diselesaikan dengan mengganti pemimpin atau memperbaiki sistem pemilu. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni integritas dan kesadaran politik masyarakat itu sendiri.
Dalam sebuah percakapan, seorang teman pernah mengibaratkan fenomena tersebut dengan dunia pesugihan. Menurutnya, seseorang tidak harus pintar, cerdas, ataupun bekerja keras untuk menjadi kaya. Cukup memenuhi syarat tertentu, ia bisa memiliki tuyul.
Tuyul kemudian dijadikan simbol bagi seseorang yang ingin memperoleh kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan tanpa harus memiliki kemampuan maupun integritas.
Analogi tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan praktik politik uang. Para calon kontestan diibaratkan sebagai bohir yang melepaskan tuyul-tuyul suara untuk menyebarkan uang demi memperoleh dukungan dalam pemungutan suara.
Dalam gambaran satir tersebut, seorang calon tidak harus memiliki visi yang jelas, kapasitas kepemimpinan, ataupun kepedulian terhadap rakyat. Selama mampu menyediakan uang untuk memenuhi tuntutan politik transaksional, peluang mendapatkan suara dianggap terbuka.
Di sisi lain, sebagian pemilih justru menantikan kedatangan para pembawa uang tersebut. Bukan untuk menolak atau melaporkan praktik politik uang, melainkan menunggu lembaran uang merah atau setidaknya uang biru sebagai imbalan atas suara yang diberikan.
Dari sinilah muncul istilah yang disebut sebagai “Demokrasi Negeri Tuyul”.
Dalam metafora tersebut, tuyul melahirkan genderuwo. Tuyul menggambarkan politik uang yang tumbuh dari transaksi suara, sedangkan genderuwo menjadi simbol pejabat yang lahir dari proses politik yang sarat kepentingan transaksional.
Keduanya memiliki hubungan yang saling menghidupi. Politik uang membutuhkan pemilih yang bersedia menjual suaranya, sementara calon pemimpin yang menggunakan politik uang berpotensi melahirkan kekuasaan yang tidak berorientasi pada kepentingan publik.
Demokrasi akhirnya kehilangan esensi ketika suara rakyat tidak lagi menjadi instrumen untuk menentukan pemimpin terbaik, melainkan komoditas yang dapat diperjualbelikan.
Kritik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa korupsi bukan semata-mata persoalan mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Ketika praktik transaksional dibiarkan tumbuh di tengah masyarakat, maka akar persoalannya juga harus dicari dalam budaya politik yang berkembang di lingkungan pemilih.
Reformasi seharusnya tidak berhenti pada pergantian rezim. Demokrasi juga tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemilu yang rutin diselenggarakan. Lebih dari itu, demokrasi membutuhkan kesadaran, keberanian, dan integritas, baik dari mereka yang dipilih maupun mereka yang memilih.
Sebab, ketika suara rakyat dapat dibeli dengan uang, jangan heran jika kekuasaan yang lahir justru menjadi ladang bagi kepentingan pribadi.
Di Negeri Tuyul, tidak ada lagi batas tegas antara malaikat dan setan. Sebab, ketika rakyat ikut memelihara politik uang, mereka bukan lagi sekadar korban dari lahirnya kekuasaan yang korup, tetapi turut menjadi bagian dari mata rantai yang melahirkannya.
Ditulis Oleh : Irman J





