TITIKTEMU – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump telah mengambil langkah drastis dengan menghentikan pasokan obat-obatan penting yang menyelamatkan nyawa bagi pasien HIV, malaria, dan tuberkulosis (TBC).
Selain itu, penghentian ini juga mencakup perlengkapan medis untuk bayi baru lahir di negara-negara yang sebelumnya menerima dukungan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).
Langkah ini terungkap setelah kontraktor dan mitra USAID mulai menerima memo perintah penghentian bantuan pada Selasa, 28 Januari 2025.
Tindakan ini merupakan bagian dari kebijakan pembekuan dana bantuan luar negeri yang diberlakukan sejak Trump kembali menjabat pada 20 Januari 2025.
Salah satu memo tersebut dikirim kepada Chemonics, sebuah firma konsultan besar di AS yang selama ini bekerja sama dengan USAID dalam penyediaan obat-obatan bagi berbagai penyakit di seluruh dunia.
Memo ini mencakup pekerjaan terkait HIV, malaria, tuberkulosis, serta penyediaan kontrasepsi dan perlengkapan kesehatan ibu serta anak.
“Ini adalah bencana besar,” ujar Atul Gawande, mantan kepala kesehatan global di USAID yang baru saja meninggalkan posisinya.
“Sumbangan pasokan obat telah menjaga kelangsungan hidup 20 juta orang dengan HIV. Itu berhenti hari ini,” tambah Gawande.
Gangguan dalam distribusi obat berisiko menyebabkan pasien jatuh sakit dan, khusus untuk HIV, dapat meningkatkan penularan virus kepada orang lain.
Selain itu, penghentian pengobatan dapat menyebabkan munculnya strain virus yang resisten terhadap obat.
Menurut Gawande, beberapa mitra USAID juga telah menerima pemberitahuan serupa, yang berarti mereka tidak lagi dapat mengirimkan obat-obatan ke klinik atau membuka fasilitas medis yang sebelumnya didanai oleh AS.
Ini termasuk organisasi yang bekerja dengan 6,5 juta anak yatim dan anak-anak rentan yang terinfeksi HIV di 23 negara.
Keputusan Trump untuk menghentikan pasokan medis ini diperkirakan akan memiliki dampak global yang luas.
The New York Times melaporkan bahwa tanpa pengobatan, jumlah virus HIV dalam tubuh penderita dapat meningkat dengan cepat, melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka, serta meningkatkan kemungkinan penularan virus ke orang lain.
Diperkirakan, satu dari tiga wanita hamil yang tidak menerima pengobatan dapat menularkan virus kepada bayi mereka.
Selain itu, penghentian distribusi obat diprediksi dapat menyebabkan kemunculan strain virus yang lebih kuat dan resisten terhadap pengobatan.
Sebuah penelitian bahkan memperkirakan bahwa jika program ini benar-benar dihentikan, sekitar 600.000 nyawa dapat melayang dalam satu dekade ke depan, khususnya di Afrika Selatan.
“Ini adalah domino lain dari dampak buruk pembekuan program berbahaya yang membuat nyawa tergantung pada keseimbangan,” kata Jirair Ratevosian, mantan kepala staf PEPFAR di era pemerintahan Joe Biden.
Pada 20 Januari 2025, Presiden Trump memerintahkan jeda 90 hari dalam bantuan pembangunan luar negeri, sembari meninjau kembali efisiensi program-program tersebut dan kesesuaiannya dengan kebijakan luar negeri AS.
Namun, kebijakan ini menimbulkan dampak besar bagi negara-negara yang selama ini mengandalkan bantuan AS.
Sumber dari USAID juga melaporkan bahwa sekitar 60 pejabat senior di badan tersebut telah diberhentikan, menambah ketidakpastian terhadap kelangsungan bantuan kemanusiaan di masa depan.
Pada tahun fiskal 2023, AS mencairkan bantuan sebesar USD 72 miliar, yang mencakup 42 persen dari seluruh bantuan kemanusiaan global yang dilacak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2024.
Dengan penghentian pasokan obat ini, keberlanjutan program-program penyelamatan nyawa kini menjadi tanda tanya besar.
