TITIKTEMU — Panggung politik organisasi pengusaha di Karawang yang tergabung dalam Kadin lagi “panas dingin”. Dua kubu berbarengan menggelar Musyawarah Kabupaten (Mukab) ke-VIII di dua lokasi berbeda, yakni di Hotel Mercure dan Hotel Resinda, Rabu (15/4/2026).
Di tengah riak dualisme yang bikin suasana makin tegang, Ketua Umum Kadin Jawa Barat sekaligus Dewan Penasehat Kadin Karawang, Nizar Sungkar, tampil tegas. Ia memastikan, Mukab di Resinda adalah satu-satunya forum yang sah secara konstitusi organisasi.
“Ini bukan sekadar acara seremonial. Ini mandat AD/ART. Masa bakti 2021–2026 habis, jadi wajib Mukab untuk bentuk pengurus baru 2026–2031,” kata Nizar, lugas.
Dua Lokasi, Satu Klaim
Terkait kubu lain yang menggelar agenda serupa di Hotel Mercure, Nizar santai menanggapi, dingin tapi menusuk. Menurutnya, dinamika di organisasi besar itu biasa. Tapi satu hal yang nggak bisa ditawar: legalitas.
“Yang pegang SK resmi dari Kadin Jabar 2021 siapa? Ya kami. Artinya, mandat organisasi ada di sini,” tegasnya.
Meski jajaran Forkopimda tidak tampak hadir langsung, Nizar memastikan acara tetap “on track”. Perwakilan dari pemerintah, TNI, dan Polri disebut hadir sebagai bukti legitimasi.
“Ada perwakilan camat, unsur Kodim, dan kepolisian. Artinya kegiatan ini diakui dan berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Di luar urusan internal, Nizar juga menyinggung kondisi ekonomi yang lagi bikin pelaku usaha serba salah. Kenaikan harga barang dan BBM, ditambah lambatnya penyesuaian standar harga dari pemerintah, jadi batu sandungan serius.
“Ini dilematis. Tender jalan terus, tapi harga bahan belum distandarisasi. Pengusaha jadi serba bingung,” ungkapnya.
Pesan Keras: Kadin vs Birokrasi
Ke depan, Nizar membawa pesan yang cukup “nendang”. Ia ingin hubungan Kadin dan pemerintah daerah dibangun ulang dengan pola yang lebih tegas dan sehat.
“Kadin fokus membesarkan pengusaha. Pemerintah fokus bersihin birokrasi. Kalau birokrasi bersih dan efisien, pengusaha pasti tumbuh,” katanya.***
