TITIKTEMU — Polemik pokok pikiran (pokir) DPRD Karawang makin panas. Di tengah sorotan publik soal dugaan praktik transaksional anggaran, Ketua PBH Peradi SAI, Fajar Ramadhan, buka suara dengan nada tegas.
Ia menantang siapa pun yang memiliki bukti dugaan penyelewengan pokir agar tidak hanya ramai di media sosial, tetapi berani membawa data dan fakta ke jalur hukum.
“Kalau memang ada jual beli proyek pokir, ada duit ijon, atau permainan anggaran, laporkan ke kami. Kami siap kawal dan bantu proses hukumnya,” tegas Fajar.
Menurutnya, anggaran pokir bukan uang pribadi pejabat atau alat transaksi politik. Dana tersebut berasal dari uang rakyat yang wajib digunakan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai aturan hukum.
Fajar menilai, dugaan praktik kotor dalam pelaksanaan pokir tidak boleh dianggap angin lalu. Jika benar ada permainan proyek hingga dugaan setoran tertentu, maka aparat penegak hukum harus turun tangan.
“Jangan sampai pokir berubah jadi bancakan. Masyarakat punya hak penuh mengawasi ke mana uang daerah dibelanjakan,” katanya.
PBH Peradi SAI, lanjut dia, membuka pintu pengaduan bagi masyarakat, kontraktor, maupun pihak lain yang merasa mengetahui adanya dugaan penyimpangan program pokir di Karawang. Namun, laporan harus disertai data dan bukti yang kuat agar bisa ditindaklanjuti secara hukum.
Belakangan, isu pokir DPRD Karawang memang terus menjadi bahan perbincangan publik. Transparansi penggunaan anggaran dipertanyakan, sementara dugaan praktik transaksional dalam pelaksanaan proyek mulai ramai diperbincangkan di tengah masyarakat.***
