TITIKTEMU — Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Deddy Indrasetiawan, menegaskan dirinya tidak akan melakukan intervensi maupun mengarahkan dukungan kepada calon kepala desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.
Pernyataan tersebut disampaikan Deddy saat menghadiri kegiatan Partai Demokrat bertajuk “Langit Biru Indonesia Asri” yang digelar di kawasan Perumahan Citra Kebun Mas (CKM), Desa Bengle.
Di hadapan masyarakat, Deddy mengaku memilih bersikap netral dalam kontestasi Pilkades Bengle. Ia bahkan menyebut sejumlah koleganya di DPRD sempat menanyakan calon mana yang akan didukungnya.
Namun, Deddy menegaskan dirinya tidak ingin memberikan arah politik kepada masyarakat.
“Kami DPRD tidak boleh intervensi. Saya lebih cenderung diam dalam Pilkades Bengle. Banyak teman di DPRD nanya ke saya arahnya ke mana, saya tidak boleh berstatement,” kata Deddy.
Deddy juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hak suara dalam Pilkades Bengle. Karena itu, ia meminta seluruh calon dan masyarakat tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai alasan untuk memecah persatuan warga.
Menurutnya, siapa pun yang nantinya memperoleh kepercayaan masyarakat harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat dan kembali membangun Desa Bengle secara bersama-sama.
“Hari ini juga saya tidak memiliki hak suara di Desa Bengle. Siapa pun yang nanti terpilih, semua masyarakat Bengle harus guyub kembali, harus sama-sama membangun,” ujarnya.
Deddy menilai banyaknya kandidat dalam Pilkades Bengle menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki banyak figur yang berpotensi menjadi pemimpin. Bahkan, ia melihat para calon tersebut tidak hanya memiliki peluang memimpin desa, tetapi juga dapat berkembang ke jenjang kepemimpinan yang lebih tinggi.
“Hari ini para calon banyak. Ini membuktikan bahwa di Desa Bengle banyak calon-calon kepala desa yang nanti juga bisa naik ke level kecamatan atau kabupaten,” katanya.
Namun, di tengah persaingan politik tersebut, Deddy memberikan perhatian khusus terhadap praktik politik uang. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menjual hak pilih hanya karena iming-iming uang dalam jumlah tertentu.
Menurutnya, keuntungan dari uang yang diterima hanya bersifat sesaat, sedangkan dampak dari keputusan memilih seorang kepala desa akan dirasakan masyarakat selama bertahun-tahun.
“Jangan hanya bicara Rp50 ribu-Rp100 ribu, akhirnya Desa Bengle tidak bisa maju lebih dari sekarang. Harusnya pemimpin ke depan bisa bikin maju lagi,” tegasnya.
Deddy bahkan melontarkan sindiran keras untuk menggambarkan betapa singkatnya manfaat uang dibandingkan dengan masa kepemimpinan seorang kepala desa.
“Jangan mau suara kita dibeli dengan uang, yang sejatinya uang paling lama dua hari sudah jadi di toilet,” ucapnya.
Ia berharap masyarakat lebih mempertimbangkan rekam jejak, kapasitas, integritas, visi dan kemampuan calon dalam menentukan pilihan, bukan semata-mata karena pemberian yang hanya memberikan keuntungan sesaat.
Selain politik uang, Deddy juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi selama tahapan Pilkades berlangsung. Perkembangan teknologi dan media sosial, menurutnya, membuat informasi mengenai calon maupun dinamika politik dapat menyebar dengan sangat cepat.
Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Ayo sekali lagi, Pilkades damai. Jangan saling menghujat. Apalagi sekarang teknologi yang semakin maju, digitalisasi. Saya yakin masyarakat Bengle ini dewasa,” tuturnya.
Deddy juga meminta masyarakat memahami mekanisme dan tata cara pemilihan yang akan diterapkan. Menurutnya, pemahaman terhadap proses pemilihan penting agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun konflik di tengah masyarakat.
Bagi Deddy, Pilkades bukan sekadar soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Setelah proses pemilihan selesai, seluruh kandidat dan pendukungnya akan kembali menjadi bagian dari masyarakat Desa Bengle.
Karena itu, ia berharap persaingan politik tidak meninggalkan perpecahan berkepanjangan. Siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu merangkul seluruh masyarakat dan menjadikan Pilkades sebagai awal untuk bersama-sama mendorong kemajuan Desa Bengle.
Pilkades, kata Deddy, harus berlangsung secara damai, sportif dan adil, tanpa intervensi maupun praktik politik uang yang dapat merusak proses demokrasi di tingkat desa.***
