TITIKTEMU – Kebakaran yang melanda Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang, Rabu (14/10/2026) malam, mendapat perhatian Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Ia meminta aparat penegak hukum mengungkap penyebab kejadian sekaligus memastikan dokumen dan data pertanahan milik masyarakat tetap terlindungi.
Rieke menilai, penanganan kebakaran tersebut tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api dan pemulihan bangunan. Pemerintah juga harus memastikan dampak insiden terhadap arsip pertanahan, terutama dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan dan kepastian hukum tanah warga.
Melalui pernyataan di akun Instagram pribadinya, Kamis (15/10/2026), politikus dari daerah pemilihan Jawa Barat VII itu mempertanyakan penyebab kebakaran yang menghanguskan sebagian gedung BPN Karawang.
“Ini murni musibah korsleting, atau ada sesuatu di balik puing-puing itu?” ujarnya.
Menurut Rieke, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena Karawang masih menghadapi persoalan pertanahan. Salah satunya adalah tuntutan warga Poponcol mengenai sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang hingga kini belum terbit.
Ia mengingatkan, apabila dokumen fisik atau warkah pertanahan terdampak kebakaran, kondisi tersebut berpotensi menambah persoalan bagi masyarakat yang tengah memperjuangkan kepastian hak atas tanahnya.
Rieke pun meminta agar peristiwa ini tidak membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari ketidakjelasan dokumen maupun status kepemilikan tanah.
“Jangan sampai hak rakyat menjadi celah mafia tanah,” tegasnya.
Untuk mencegah munculnya persoalan baru, Rieke mendorong pemerintah melakukan pemulihan data pertanahan secara terbuka. Ia meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan ketersediaan data cadangan digital dan menjelaskan bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk memverifikasi dokumen yang terdampak kebakaran.
“Pemerintah perlu memastikan data yang masih tersedia dapat dimanfaatkan untuk melindungi hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian mengenai status dokumen pertanahan setelah kebakaran,” kata Rieke.
Selain pemulihan data, Rieke meminta kepolisian melibatkan Laboratorium Forensik (Labfor) untuk menyelidiki sumber api dan memastikan penyebab kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan ilmiah.
Ia menekankan, penyelidikan harus dilakukan secara transparan agar penyebab kejadian dapat diketahui secara jelas, termasuk untuk memastikan apakah kebakaran terjadi akibat gangguan teknis atau terdapat unsur kesengajaan.
“Buktikan secara ilmiah ini sabotase dokumen atau murni kelalaian teknis. Jangan ada yang ditutupi,” lanjutnya.
Rieke juga menyoroti pentingnya penguatan sistem keamanan data pertanahan. Ia mendorong integrasi sistem pencadangan digital secara nasional dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga data penting tetap dapat dipulihkan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan arsip fisik.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah menuntaskan aturan turunan Undang-Undang Reforma Agraria agar pelaksanaan kebijakan reforma agraria dapat berjalan optimal, termasuk melalui Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sebagaimana disampaikannya.
Rieke menegaskan akan mengawal proses penyelidikan dan upaya penyelamatan data pertanahan di Karawang. Baginya, kebakaran tersebut tidak boleh berujung pada kerugian masyarakat akibat hilangnya dokumen atau ketidakjelasan status tanah.
“Rakyat tidak boleh rugi karena api. Kita kawal kasus ini sampai tuntas. Keadilan agraria harus tegak di bumi Karawang,” pungkasnya.***







