TITIKTEMU – Polemik pungutan parkir sebesar Rp3.000 di kawasan Stadion Singaperbangsa, Kabupaten Karawang, akhirnya berujung pada penghentian kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memutuskan menghentikan penarikan tarif parkir di kawasan fasilitas olahraga tersebut. Dengan kebijakan ini, masyarakat yang berkunjung ke Stadion Singaperbangsa untuk berolahraga tidak lagi dikenakan biaya parkir.
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat, mengungkapkan penghentian kerja sama tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pihak pengelola, Disparpora, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang.
Abas bahkan mengaku tidak mengetahui adanya pemberlakuan tarif parkir Rp3.000 yang belakangan menuai keberatan dari masyarakat. Pasalnya, pihak pengelola disebut tidak pernah menyampaikan besaran tarif maupun mekanisme penarikan pungutan kepada Disparpora.
“Jujur, saya tidak tahu kalau ternyata tarifnya Rp3.000. Dinas juga tidak diberi tahu mengenai penetapan tiket tersebut,” kata Abas.
Ia menegaskan, ketentuan tarif parkir yang selama ini tercantum dalam peraturan daerah hanya sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat.
Namun, menyusul instruksi Bupati Karawang Aep Syaepuloh, seluruh aktivitas pemungutan parkir di kawasan Stadion Singaperbangsa kini harus dihentikan.
Di sisi lain, persoalan pengelolaan parkir stadion juga menyisakan persoalan target pendapatan daerah. Abas menyebut, pengelolaan Stadion Singaperbangsa selama ini dibebani target retribusi sekitar Rp220 juta setiap tahun. Akan tetapi, target tersebut belum pernah terealisasi.
Sebagai langkah lanjutan, Disparpora akan mengusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mengelola Stadion Singaperbangsa secara langsung.
Untuk saat ini, pengelolaan stadion masih berada dalam masa transisi setelah kerja sama dengan pihak ketiga dihentikan.
Pembentukan UPTD diharapkan dapat membuat tata kelola fasilitas olahraga milik pemerintah daerah lebih terstruktur, termasuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan potensi pendapatan daerah.***







