TITIKTEMU – Krisis ekologis di Karawang Selatan kian memanas. Kerusakan kawasan resapan air, ancaman longsor dan banjir, hingga hancurnya infrastruktur desa disebut sebagai buah pahit dari tata kelola pertambangan yang amburadul, tertutup, dan miskin pengawasan.
Kondisi itu memantik perlawanan masyarakat sipil. Warga Karawang menginisiasi Debat Akademik dan Dialog Publik Terbuka bertema Evaluasi Kritis Kebijakan Pertambangan dan Krisis Ekologis di Karawang Selatan. Forum ini dijadwalkan digelar di Lapangan Pemda Karawang, Senin 19 Januari 2026 pukul 14.00 WIB.
Penggagas kegiatan, Tri Prasetio Putra Mumpuni, menegaskan, agenda tersebut bukan sekadar forum diskusi, melainkan bentuk koreksi keras terhadap kebijakan lingkungan yang dinilai gagal melindungi ruang hidup warga.
“Karawang Selatan bukan korban bencana alam. Ini korban kegagalan tata kelola. Kerusakan yang terjadi lahir dari kebijakan yang tak pernah diuji secara terbuka,” tegas Tri, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 15 Januari 2026.
Menurutnya, jika para pejabat merasa kebijakan pertambangan sudah benar dan berpihak pada rakyat, seharusnya tidak ada alasan untuk menghindari debat publik.
“Kalau kebijakannya bersih dan akuntabel, datang saja. Hadapi rakyat,” sentilnya.
Tri menambahkan, selama ini masyarakat hanya dijadikan penonton dalam proses politik yang menentukan nasib lingkungan dan masa depan desa mereka.
“Kami sudah muak dengan jawaban normatif dan seremoni. Rakyat berhak tahu dasar pemberian izin tambang, sistem pengawasannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan ekologis yang terus diwariskan dari satu periode ke periode berikutnya,” ujarnya.
Panitia mengaku telah melayangkan surat terbuka kepada Ketua DPRD Karawang, Bupati dan Wakil Bupati Karawang, serta mantan Bupati Karawang untuk hadir langsung dalam forum tersebut.
Tri menegaskan, absennya para pejabat justru akan memperkuat dugaan publik bahwa kebijakan pertambangan di Karawang dikelola tanpa transparansi dan akuntabilitas.
“Kebijakan yang benar tidak takut diuji. Diamnya para pemimpin hanya akan makin memperlebar jurang ketidakpercayaan antara negara dan rakyat,” katanya.
Masyarakat sipil berharap debat terbuka ini menjadi pintu awal dialog yang jujur, berbasis data, dan berpihak pada keselamatan lingkungan.
Forum ini juga diharapkan menjadi panggung bagi warga terdampak untuk menyuarakan langsung keresahan mereka kepada para pengambil kebijakan—tanpa sekat, tanpa basa-basi.***
