Oleh: Revo Ferdiansyah, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Titik Temu podcast
DALAM struktur pemerintahan daerah, ada satu lembaga yang kerap dianggap administratif, namun sesungguhnya memegang kendali paling fundamental: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
Dari tangan lembaga inilah lahir wajah birokrasi siapa yang memimpin, siapa yang bekerja, dan bagaimana roda pemerintahan dijalankan.
Namun, apa yang terjadi ketika lembaga ini melakukan kesalahan?
Kesalahan di BKPSDM bukan sekadar kekeliruan teknis. Ia adalah awal dari kerusakan sistemik. Ketika rekrutmen tidak berbasis merit, ketika promosi lebih ditentukan kedekatan daripada kompetensi, maka yang lahir bukan aparatur yang melayani, melainkan struktur yang rapuh dan penuh kepentingan.
Di daerah seperti Karawang, yang tengah bergerak menuju kemajuan dan daya saing, kualitas sumber daya manusia birokrasi menjadi kunci. Namun jika penempatan jabatan dilakukan tanpa pertimbangan yang objektif, maka yang terjadi adalah stagnasi.
Program pembangunan tersendat, pelayanan publik melemah, dan masyarakat menjadi korban dari keputusan yang tidak profesional.
Lebih jauh, kesalahan di BKPSDM membuka ruang bagi praktik yang lebih berbahaya: korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jabatan bisa berubah menjadi komoditas.
Loyalitas kepada sistem digantikan oleh loyalitas kepada individu. Pada titik ini, birokrasi tidak lagi menjadi alat negara, melainkan alat kekuasaan.
Dampaknya tidak berhenti di internal pemerintahan. Kepercayaan publik ikut runtuh. Masyarakat yang melihat ketidakadilan dalam sistem ASN akan kehilangan harapan pada institusi negara. Dan ketika kepercayaan itu hilang, legitimasi pemerintah ikut tergerus.
Ironisnya, semua ini bisa bermula dari sesuatu yang terlihat “sepele”: satu keputusan mutasi yang keliru, satu proses seleksi yang tidak transparan, atau satu kebijakan yang mengabaikan prinsip keadilan.
Sudah saatnya kita menyadari bahwa membenahi BKPSDM bukan sekadar memperbaiki administrasi, tetapi menyelamatkan masa depan birokrasi itu sendiri.
Transparansi, akuntabilitas, dan sistem merit bukan lagi pilihan—melainkan keharusan.
Karena jika pengelola manusianya salah arah, maka arah pembangunan pun akan kehilangan tujuan.***
