TITIKTEMU — Tekanan terhadap DPRD Karawang makin keras. Ormas GHAMM Indonesia terang-terangan siap menurunkan massa untuk mengepung gedung dewan jika transparansi pokok pikiran (pokir) tak kunjung dibuka ke publik.
Ketua Umum GHAMM Indonesia, Ikbal alias Ibey, menyatakan sikapnya tanpa tedeng aling-aling. Ia menilai, sikap diam DPRD soal pokir justru memantik kecurigaan publik.
“Kalau terus bungkam, kami turun. Ini bukan gertakan,” tegas Ibey, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, pokir bukan sekadar program biasa. Itu adalah wujud langsung aspirasi rakyat yang dibiayai dari uang publik. Artinya, setiap anggaran yang digelontorkan wajib dibuka seterang-terangnya, tanpa celah, tanpa abu-abu.
“Jangan main-main dengan uang rakyat. Ini soal tanggung jawab, bukan cuma administratif, tapi juga moral,” ujarnya tajam.
Ibey menyoroti potensi bahaya jika pengelolaan pokir dibiarkan tanpa transparansi. Ruang gelap, kata dia, adalah pintu masuk penyimpangan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kalau ada indikasi penyelewengan, siap-siap berhadapan dengan hukum. Itu konsekuensi,” katanya lugas.
GHAMM memastikan tidak akan tinggal diam. Mereka siap berada di garis depan untuk mengawal setiap rupiah anggaran publik. Tuntutannya jelas: buka semua data pokir DPRD Karawang, mulai dari besaran anggaran, rincian program, hingga realisasi di lapangan.
Bagi GHAMM, transparansi bukan formalitas yang bisa dipermainkan. Itu adalah hak publik yang tidak bisa ditawar.
“Rakyat berhak tahu uangnya dipakai ke mana dan hasilnya apa. Kalau semua terbuka, kepercayaan publik akan terjaga. Kalau tidak, jangan salahkan kalau gelombang protes membesar,” pungkas Ibey.***
