TITIKTEMU – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Cellica Nurrachadiana, mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dengan salah satu agenda penyampaian pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam agenda tersebut, Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya kepastian dan perlindungan hak pekerja. Hal itu mencakup hak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, hingga uang penggantian hak.
Cellica menyampaikan, regulasi ketenagakerjaan juga perlu mampu menjawab perkembangan dunia kerja, termasuk memberikan perlindungan yang jelas bagi pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital.
“Perlindungan juga harus jelas bagi pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital, seperti pengemudi ojek online dan kurir,” ujar Cellica melalui Instagram Pribadinya, Kamis (27/8/2026).
Selain persoalan hak pekerja, Fraksi Demokrat turut menyoroti pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Menurutnya, regulasi yang baik harus dibarengi dengan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif di lapangan.
“Jangan sampai aturan sudah dibuat dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak kita harapkan,” katanya.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menyetujui RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Usai mengikuti Rapat Paripurna, Cellica melanjutkan agenda dengan mengikuti Rapat Kerja bersama Menteri Kesehatan RI.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada penanganan layanan kesehatan di daerah terdampak bencana, kebutuhan tambahan tenaga kesehatan, serta penguatan perlindungan dan kesehatan jiwa bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Cellica mengatakan, pembahasan tersebut perlu dikawal agar berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat benar-benar menjadi bagian dari kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Saya ikuti dan kawal pembahasannya agar hal-hal yang menjadi perhatian di lapangan bisa benar-benar masuk dalam kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah,” tutur Cellica.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan di DPR menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat, termasuk para pekerja dan tenaga kesehatan, mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah.***
