TITIKTEMU – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-393 diwarnai aksi solidaritas masyarakat Karawang Selatan bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang.
Aksi tersebut digelar di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Senin (14/9/2026), dengan membawa satu isu utama, yakni buruknya kondisi infrastruktur di wilayah Karawang Selatan, terutama ruas Jalan Badami-Loji.
Kerusakan jalan yang dinilai semakin parah menjadi perhatian massa aksi karena tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga dinilai meningkatkan risiko kecelakaan bagi para pengguna jalan.
Dalam aksi tersebut, BEM FKIP UBP Karawang melalui Kabinet Lentera menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang. Mereka meminta pemerintah tidak sekadar memberikan janji, tetapi segera menunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan Jalan Badami-Loji.
Sedikitnya terdapat delapan tuntutan yang disampaikan massa aksi.
Pertama, massa mendesak Bupati Karawang merealisasikan komitmen untuk memperbaiki Jalan Badami-Loji. Kedua, pemerintah diminta menetapkan batas waktu perbaikan yang jelas dan dapat diketahui publik.
Ketiga, perbaikan terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan diminta dilakukan dengan standar kualitas yang layak serta memiliki ketahanan jangka panjang.
Keempat, massa meminta pemerintah melakukan penindakan terhadap pihak yang terbukti menjadi penyebab maupun turut memperparah kerusakan jalan tersebut.
Kelima, pemerintah didesak melakukan pemeriksaan dan penertiban terhadap armada PT Jui Shin Indonesia yang menggunakan Jalan Badami-Loji, terutama menyangkut persoalan tonase kendaraan dan pemenuhan analisis dampak lalu lintas (andalalin).
Selanjutnya, massa meminta pemerintah merealisasikan pembangunan jalur khusus yang menghubungkan Exit Tol Bojongmangu dengan kawasan PT Jui Shin Indonesia. Jalur tersebut dinilai penting untuk mengurangi tekanan kendaraan industri terhadap Jalan Badami-Loji yang juga digunakan masyarakat umum.
Tuntutan ketujuh adalah memastikan Jalan Badami-Loji dapat berfungsi sebagai akses yang aman, layak, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara tuntutan terakhir, massa mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang secara khusus mengatur pemisahan jalur kendaraan industri dengan jalur kendaraan umum.
Koordinator aksi menegaskan, persoalan yang mereka soroti bukan bentuk penolakan terhadap aktivitas investasi dan industri di Karawang. Sebaliknya, mereka ingin pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari pertumbuhan kawasan industri, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menyediakan infrastruktur yang aman dan memadai bagi warga.
“Di usia Karawang yang ke-393 ini, kami ingin Karawang benar-benar maju dan sejahtera. Jangan sampai kemajuan industri justru membuat masyarakat di wilayah selatan terabaikan karena harus berhadapan dengan jalan rusak dan rawan kecelakaan,” ujar perwakilan massa aksi.
Masyarakat Karawang Selatan bersama mahasiswa berharap momentum Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-393 menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat pemerataan pembangunan.
Mereka juga meminta persoalan Jalan Badami-Loji tidak kembali berhenti pada janji dan wacana, tetapi segera diwujudkan melalui perbaikan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.***
