TITIKTEMU – Musim kemarau yang berlangsung sejak Juni 2026 membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Hingga pertengahan September, sebanyak 24 desa di enam kecamatan tercatat terdampak krisis air bersih.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang mencatat sedikitnya 8.422 keluarga atau sekitar 27.180 jiwa terdampak kondisi tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, distribusi air bersih terus dilakukan sejak sekitar empat bulan terakhir. Total bantuan yang telah disalurkan mencapai 1.594.000 liter.
Kepala BPBD Karawang Usep Supriatna mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 349.000 liter air disalurkan langsung oleh BPBD. Sementara 1.245.000 liter lainnya merupakan hasil kolaborasi dengan sejumlah pihak.
“Distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan terus dilakukan sejak sekitar empat bulan terakhir,” kata Usep saat dihubungi di Karawang, dilansir dari antara, Jumat.
Bantuan air tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Perumdam, PMI, Baznas, kalangan industri hingga organisasi kemasyarakatan.
Enam kecamatan yang saat ini masuk dalam wilayah terdampak yakni Pangkalan, Tegalwaru, Ciampel, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, dan Pakisjaya.
Dari sejumlah wilayah tersebut, Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru menjadi daerah dengan kondisi kekeringan yang cukup berat. Hampir seluruh desa di kedua kecamatan itu mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
“Kekeringan di Karawang sudah berlangsung selama beberapa bulan, terjadi sejak Juni 2026,” ujar Usep.
BPBD Karawang hingga kini masih mengerahkan armada tangki untuk menyuplai air ke permukiman warga yang terdampak. Pemerintah juga menggandeng pihak swasta untuk menyiapkan sarana penampungan berupa toren.
Keberadaan toren dinilai dapat membuat proses distribusi lebih efektif karena warga dapat menampung air dalam jumlah lebih besar tanpa harus menggunakan banyak galon atau wadah kecil.
Selain penanganan darurat, Pemkab Karawang juga menyiapkan langkah jangka menengah untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya melalui rencana perluasan jaringan pipanisasi Perumdam dari kawasan Kalimalang menuju wilayah Pangkalan dan Tegalwaru.
Sementara dalam jangka panjang, pemerintah akan mendorong upaya pelestarian lingkungan, khususnya di kawasan hulu. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga sumber-sumber air agar ketersediaannya dapat dipertahankan dalam jangka panjang.***
