TITIKTEMU – Gelombang protes warga mewarnai operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Minggu 21 Juni 2026.
Puluhan warga bersama para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Desa Cilewo mendatangi lokasi dapur MBG. Mereka mempertanyakan proses rekrutmen tenaga kerja dan relawan yang diduga lebih banyak berasal dari luar Desa Cilewo, bahkan ada yang berasal dari luar Kabupaten Karawang.
Aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program unggulan pemerintah itu. Sebaliknya, warga menegaskan dukungan penuh terhadap keberadaan MBG. Namun mereka menolak jika program yang hadir di wilayahnya justru tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Ketua Karang Taruna Desa Cilewo, Rival M. Hatami atau Rugal menegaskan bahwa warga hanya menuntut keadilan dalam proses perekrutan tenaga kerja.
“Kami mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis karena program ini sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi keberadaan dapur MBG juga harus memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja lokal,” tegas Rugal.
Menurutnya, keresahan warga muncul setelah beredar informasi bahwa sebagian besar relawan dan tenaga kerja justru direkrut dari luar lingkungan Desa Cilewo.
“Kami sangat menyayangkan apabila pengelola lebih memilih merekrut kerabat, tetangga, atau orang-orang dari luar daerah, sementara banyak warga kami yang memiliki kemampuan dan sedang membutuhkan pekerjaan. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dalam proses komunikasi dan negosiasi sebelumnya, pihak yayasan pengelola disebut hanya memberikan alokasi tenaga kerja lokal sebesar 40 persen.
“Kami menolak, karena berdasarkan aturan pemerintah, SPPG harus memberdayakan masyarakat lokal,” katanya.
Ia menilai keberadaan dapur MBG tidak boleh hanya menjadi proyek yang berdiri di wilayah mereka tanpa memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat setempat.
Program yang dibiayai negara dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kata mereka, harus berjalan seiring dengan semangat pemberdayaan masyarakat lokal.
“Jangan sampai warga Cilewo hanya menjadi penonton di kampung sendiri. Program sebesar ini semestinya membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar terlebih dahulu sebelum merekrut dari luar daerah,” tegasnya.
Karang Taruna dan warga berharap pengelola dapur MBG segera melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen yang berjalan. Mereka meminta adanya keterbukaan data tenaga kerja serta prioritas yang jelas bagi warga lokal agar manfaat program MBG tidak hanya dirasakan penerima manfaat makanan bergizi, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar dapur SPPG.
“Yang kami perjuangkan bukan sekadar pekerjaan, tetapi hak masyarakat lokal untuk ikut tumbuh bersama program yang hadir di wilayahnya,” pungkasnya.***
