TITIKTEMU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terus tancap gas meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lewat program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), ribuan rumah warga disulap menjadi lebih sehat, aman, dan nyaman setiap tahunnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang, Asep Hazar, menegaskan program Rutilahu menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, program tersebut bukan sekadar memperbaiki bangunan rumah, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Karawang.
“Rutilahu merupakan program prioritas Bupati Karawang agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa tinggal di rumah yang sehat, aman, dan nyaman. Seluruh proses pembangunannya juga mengedepankan semangat gotong royong,” ujar Asep, Jumat 26 Juni 2026.
Asep menjelaskan, penerima manfaat Rutilahu diprioritaskan bagi keluarga berpenghasilan rendah, warga yang tinggal di kawasan kumuh, hingga kelompok lanjut usia (lansia).
Bahkan, khusus untuk program rumah lansia, Bupati Karawang disebut turut menghibahkan lahan untuk pembangunan hunian, seperti yang telah direalisasikan di Kecamatan Cilamaya Wetan.
Sepanjang 2025, Pemkab Karawang berhasil menuntaskan pembangunan 2.921 unit Rutilahu. Pendanaannya berasal dari dua skema, yakni 52 persen melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan 48 persen dari usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Memasuki 2026, pemerintah kembali menaikkan target dengan membangun 2.441 unit Rutilahu. Komposisinya terdiri dari 65 persen usulan legislatif dan 35 persen melalui program Dinas PRKP.
Tak hanya agresif membangun rumah layak huni, Karawang juga mencatatkan diri sebagai kabupaten dengan pembangunan Rutilahu terbanyak kedua di Indonesia, hanya berada di bawah Kabupaten Kutai Timur.
Asep menyebut tingginya kebutuhan hunian layak dipicu pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun.
“Karawang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Karena itu pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak,” katanya.
Selain membenahi rumah warga, Dinas PRKP juga memperkuat sektor sanitasi lingkungan. Selama 2025, pemerintah telah membangun 96 unit MCK umum serta 1.565 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) yang terdiri atas 734 unit dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 831 unit melalui APBD.
Program tersebut akan terus berlanjut pada 2026 dengan target pembangunan 45 unit MCK umum dan 790 unit SPALDS guna memperluas akses sanitasi yang sehat bagi masyarakat.
Asep berharap seluruh program pembangunan tersebut berjalan sesuai rencana dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Harapan kami semua program bisa berjalan lancar sehingga target pembangunan tercapai dan semakin banyak warga Karawang yang menikmati rumah layak huni serta lingkungan yang sehat,” pungkasnya.***
