Hak seorang anak untuk mengenyam pendidikan nyaris kandas hanya gara-gara persoalan yang disebut-sebut dipicu masalah kuota dan buruknya komunikasi.
TITIKTEMU – Seorang bocah yang sempat mengikuti kegiatan belajar di SD Sukaharja 1, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, mendadak tidak lagi bisa bersekolah. Alasannya, kuota siswa disebut sudah penuh.
Kisah itu langsung menyita perhatian publik setelah videonya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, tergambar semangat sang anak yang setiap subuh bangun untuk berangkat sekolah, namun beberapa hari kemudian harus menerima kenyataan pahit karena tidak lagi bisa mengikuti pelajaran.
Ramainya sorotan publik membuat Pemerintah Desa Sukaharja bergerak cepat. Kepala Desa Sukaharja, Iwan Setiawan, turun tangan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah agar hak pendidikan anak tersebut tidak hilang begitu saja.
“Hari ini kami sudah berkomunikasi dengan pihak SD Sukaharja 3 dan alhamdulillah anak tersebut sudah resmi diterima untuk bersekolah di sana,” ujar Iwan, Senin 20 Juli 2026.
Menurut Iwan, berdasarkan penjelasan yang diterimanya, pihak SD Sukaharja 1 mengaku tidak pernah secara langsung menolak calon siswa tersebut.
Ia menyebut persoalan itu diduga dipicu miskomunikasi saat proses pendaftaran. Orang tua siswa mengira harus menunggu panggilan dari sekolah, sementara pihak sekolah beranggapan orang tua wajib datang kembali untuk melakukan daftar ulang.
Akibat komunikasi yang tidak sinkron itu, muncul persepsi bahwa siswa tersebut ditolak masuk sekolah.
“Menurut keterangan pihak sekolah, bukan ditolak. Diduga terjadi miskomunikasi antara orang tua dan pihak sekolah,” jelasnya.
Di sisi lain, SD Sukaharja 1 memang menghadapi keterbatasan ruang belajar karena kuota penerimaan peserta didik baru telah terpenuhi. Meski persoalan akhirnya selesai dengan dipindahkannya siswa ke SD Sukaharja 3, kasus ini menjadi alarm bahwa urusan administrasi sekolah tidak boleh mengorbankan hak anak memperoleh pendidikan.
Peristiwa ini juga menjadi pelajaran bagi seluruh sekolah agar membangun komunikasi yang jelas dan transparan kepada orang tua. Sebab, kesalahan informasi sekecil apa pun dapat berujung pada hilangnya kesempatan seorang anak untuk belajar.
Kini, sang bocah akhirnya bisa kembali mengenakan seragam sekolah dan mengikuti tahun ajaran baru bersama teman-teman sebayanya.
Sebuah akhir yang melegakan, meski persoalan ini menyisakan pertanyaan: mengapa hak dasar seorang anak baru benar-benar terselamatkan setelah kasusnya viral? ***
